PELATIHAN PENYUSUNAN RAB DAN HPS SERTA BIMBINGAN TEKNIS PENGENDALIAN KONTRAK

Foto Bersama Peserta Kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia menjelang tahun anggaran 2026. Melalui Bidang Jasa Konstruksi, PUPR Malut menggelar 2 (dua) bentuk pelatihan, yaitu Pelatihan Penyusunan RAB dan HPS serta Bimbingan Teknis Pengendalian Kontrak di Safirna Hotel, Ternate pada hari Rabu, 12 November 2025.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut komunikasi intens Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dengan Kepala BPKP Malut, Tri Wibowo Aji, yang menekankan penguatan tata kelola konstruksi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Plt. Kepala Dinas PUPR Malut, Risman Iriyanto Djafar, mengatakan terdapat dua isu utama dalam kerja sama tersebut: review pelaksanaan program 2026 dan peningkatan kompetensi SDM pengendalian kontrak.

“Harapannya, di tahun anggaran 2026, Dinas PUPR lebih siap menghadapi seluruh tahapan kegiatan, baik dari sisi teknis maupun dari aspek sumber dayanya,” ujar Risman.

Ia menekankan tiga kompetensi yang wajib dimiliki Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): pengetahuan, pengalaman, dan attitude. Menurutnya, aspek terakhir sering kali menjadi titik lemah dalam pelaksanaan di lapangan.

“ Beberapa materi penting dalam pelatihan ini adalah tentang penyusunan RAB dan HPS, yang akan disampaikan oleh Narasumber yang berkompeten di bidangnya. Tetapi yang paling penting adalah pelaksanaannya. Tertib waktu itu bagian dari attitude,” ucapnya.

Risman menambahkan, pembekalan ini menjadi momentum evaluasi dan pembenahan internal, terutama karena pelaksanaan kegiatan ke depan akan menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, sejalan dengan arahan gubernur dan wakil gubernur.

Dari pihak BPKP Maluku Utara, Fakhri Kardina, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara, berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan PUPR.

 “Marilah kita manfaatkan kesempatan ini sebagai ruang belajar dan bertukar pengalaman. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi yang pada akhirnya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” kata Fakhri.

Selain Fakhri, hadir pula Yoseph Recky Cossano, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Malut, yang menyampaikan materi penguatan pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Ia menegaskan pentingnya sistem pengadaan yang bersih dan berintegritas sebagai fondasi pembangunan daerah.

Melalui rangkaian pelatihan ini, Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Maluku Utara, Saiful Amin, berharap seluruh pejabat teknis lebih siap, lebih sigap, dan lebih profesional dalam mengawal proyek infrastruktur pada tahun 2026 mendatang.

"Prinsipnya kami mendukung dan siap menyukseskan program pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur di bidang jasa kontraktor,"ujarnya.