Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara melalui Bidang Bina Marga menggelar Focus Group Discussion (FGD) Seminar Akhir Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Provinsi Maluku Utara pada 25 November 2025 di Hotel Bela, Ternate. Seminar ini dihadiri oleh Dinas PUPR kabupaten/kota se-Maluku Utara, OPD terkait, serta perwakilan Kementerian/Lembaga/BUMN. Ketua Tim Ahli DR. Nursyam AS memaparkan bahwa seminar ini adalah tahap akhir RUJP yang akan menjadi panduan pembangunan jaringan jalan provinsi selama 2

Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM menjelang tahun anggaran 2026. Pelatihan ini meliputi penyusunan RAB dan HPS, serta pengendalian kontrak. Plt. Kepala Dinas PUPR Malut, Risman Iriyanto Djafar, menekankan pentingnya kompetensi PPK, termasuk pengetahuan, pengalaman, dan attitude. BPKP Malut juga memberikan pembekalan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.

Ternate – Pemprov Maluku Utara melalui Dinas PUPR menggelar sosialisasi Perda RTRW 2024–2043 di Hotel Bella Ternate, Rabu (24/7/2025). Mewakili Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, Asisten II Bidang Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Ir. Sri Haryati Hatari, M.Si membuka kegiatan dan menekankan RTRW sebagai acuan pembangunan berkelanjutan, dasar perizinan OSS, dan pedoman penyusunan RDTR. Perda ini menjadi landasan pemerataan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan mitigasi bencana

Sofifi, 26 Agustus 2025 – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menggelar rapat pembahasan bersama Pemda Halmahera Utara terkait Revisi Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025–2045 di Aula Salim Alhadad Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, Sofifi. Kegiatan ini diikuti oleh 35 peserta secara luring dan 14 peserta secara daring yang terdiri dari OPD terkait perwakilan pemerintah provinsi, Forum Penataan Ruang Daerah

Pemerintah tengah berupaya mencapai keterpaduan layanan digital nasional dengan melakukan percepatan transformasi digital, melalui penyelenggaraan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas. Mendukung upaya tersebut Presiden menerbitkan Peraturan Presiden No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.